Subjek dan Objek Hukum

1. SUBJEK HUKUM
 
Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan dalam bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah:
a. Manusia/orang pribadi (natuurlijke persoon) yang sehat rohani
b. Badan hukum (rechts persoon).
Kebelum dewasaan seseorang menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah sebelum seseorang berumur 21 Tahun. Seseorang sebelum mencapai usia tersebut bisa dikatakan dewasa apabila telah melakukan perkawinan dengan batas usia:
• Untuk pria adalah setelah ia berumur 18 tahun;
• Untuk wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun.
Sedangkan batasan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:
• Untuk pria adalah setelah ia berumur 19 tahun;
• Untuk wanita adalah setelah ia berumur 16 tahun.
Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Menurut hukum yang dapat disebut badan hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) di mana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan melalui Lembaran Berita Negara, sedangkan badan hukum lain disahkan menurut ketentuan badan itu sendiri, misalnya yayasan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bentuk-bentuk badan hukum lain, misalnya koperasi, masjid, gereja. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk badan hukum PT akan dibahas lebih lanjut di Bagian Kedua buku ini.
Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2289961-pengertian-dan-definisi-subjek-hukum/#ixzz2OBXzpBMJ
 
2.OBJEK HUKUM
 
subyek hukum adalah segala sesuatu yang  pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum. Yang termasuk subyek hukum adalah manusia, dan badan hukum,  pengertian sybyek hukum juga dapat diartikan sebagai setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum. Pembagian Subyek Hukum Manusia secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu:
1.      Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif dan
2.      kedua, kewenangan hukum, dalam hal inikewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.
 
namun tidaksemua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orangyang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atausudah kawin), sedangkan orang orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah ; orangyang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal1330 KUH Perdata)
pengertian Objek hukum  adalah segala sesuatu yang berada didalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum tersebut. Obyek hukum juga berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Obyek hukum dibagi menjadi 2 yaitu :
1.      Benda bergerak:
-          Benda bergerak karena sifatnya Misalnya : kursi, meja, dan hewan – hewan yang dapat berpindah sendiri
-          Benda bergerak karena ketentuan undang – undang Misalnya : hak memungut hasil atas benda – benda bergerak, saham – saham perseroan terbatas
2.      Benda tidak bergerak
-          Benda bergerak karena sifatnya
Misalnya : tanah, tumbuh – tumbuhan, arca, patung.
-          Benda tidak bergerak karena tujuannya
Misalnya : mesin alat – alat yang dipakai dalam pabrik.
-          Benda tidak bergerak karena ketentuan undang – undang
Misalnya : hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM DALAM EKONOMI

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

HUKUM

Hukum adalah batasan/peraturan yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol dan tidah ada saling merugikan , aspek hukum yang terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,  Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Tujuan Hukum

Tujuan hukum mempunyai  sifat universal seperti  ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum  maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Dalam perkembangan  fungsi hukum terdiri dari :

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

Sumber : newcyber18.com/pengertian-hukum

HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat/ lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dimasyarakat.

Sunaryati Hartono memberikan pendapat bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek yaitu :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi.

2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Contoh hukum ekonomi :

1. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.

2. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.

Hukum ekonomi selalu berpacu pada  :

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,

1. Asas manfaat,

1. Asas demokrasi Pancasila,

1. Asas adil dan merata,

1. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,

1. Asas hukum,

1. Asas kemandirian,

1. Asas keuangan,

1. Asas ilmu pengetahuan,

1. Asas kebersamaan, kekeluaargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat,

1. asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan

1. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Sumber : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/aspek-hukum-dalam-ekonomi-8/

Koperasi Kredit - Credit Union

Koperasi Kredit - Credit Union

Sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri adalah Koperasi kredit atau Credit Union atau disingkat CU.
Koperasi kredit memiliki tiga prinsip utama yaitu:

1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

Sejarah koperasi kredit

Sejarah koperasi kredit dimulai pada abad ke-19. Ketika Jerman dilanda krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja karena banyak tanaman tak menghasilkan. Penduduk pun kelaparan.

Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berduit. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang terjerat hutang. Oleh karena tidak mampu membayar hutang, maka sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat.
Kemudian tidak lama berselang, terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran.

Melihat kondisi ini wali kota Flammersfield, Friedrich Wilhelm Raiffeisen merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan. Ia berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin.
Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan. Sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat membantu kaum miskin.

 Raiffeisen tak putus asa. Ia mengambil cara lain untuk menjawab soal kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk dibagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya.

 Berdasar pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.”
Untuk mewujudkan impian tersebutlah Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin akhirnya membentuk koperasi bernama Credit Union (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya.

Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan kini telah menyebar ke seluruh dunia.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit

AD & ART DALAM KOPERASI

AD & ART DALAM KOPERASI

AnggaranDasarKoperasi

Ø  Aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan pokok yang mengatur tata kehidupan koperasi disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan koperasi.

Ø  Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah ketentuan yang merupakan penjabaran ataupun jelasan lebih rinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar serta memuat ketentuan tambahan yang belum diatur dalam AD Koperasi

DasarHukumPengaturanAD/ART Koperasi

Pasal7 (ayat1) UU No. 25 Tahun1992

“ PembentukanKoperasidilakukandenganaktapendirianyang memuatAnggaranDasar.”

Dalam Pasal8 UU No. 25 Tahun1992

Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya:

a.       Daftar nama pendiri.

b.      Nama dan tempat kedudukan Koperasi

c.       Maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi

d.      Ketentuan mengenai keanggotaan

e.       Ketentuan mengenai rapat anggota

f.       Ketentuan mengenai pengelolaan

g.      Ketentuan mengenai permodalan

h.      Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi

i.        Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha koperasi

j.        Ketentuan mengenai sanksi

KedudukanAD/ ART Koperasi

·         Sebagai aturan dasar tertulis tentang tata laksana organisasi perusahaan koperasi

·         Mengatur hubunganhukum secara internal maupun eksternal

·         Kedudukan Anggaran Dasar merupakan undang-undang bagi anggota koperasi.

·         Anggaran dasar koperasi sebagai perjanjian mempunyai kekuatan mengikat kepada anggotanya.

AD/ART DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip – Prinsip Koperasi -> Kemandirian/Otonomi/ Kebebasan -> Penyusunan dan isinya disepakati dalam rapat pembentukan koperasi

Kegunaan Anggaran Dasar

Sebagai Pedoman dan ketentuan tertulis mengenai tata kehidupan organisasi koperasi yang ditujukan untuk menjamin ketertiban organisasi, baikfungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi koperasi yaitu: Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas termasuk pengelola (manajer) dan Anggota Koperasi

Menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan koperasi.

Sebagai jaminan dalam menjalin hubungan atau kerjasama  (pihakketiga).

Memberikan kepastian hukum bahwa telah terbentuk koperasi yang sah dan mempunyai hak dalam melaksanakan aktivitas organisasi dan usahanya.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

1.      Dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota untuk Perubahan AD Koperasi sesuai ketentuan yang diatur dalam AD Koperasi yang bersangkutan.

2.      Wajib dituangkan dalam berita acara perubahan AD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris apabila rapat perubahan AD dihadiri oleh Notaris.

3.      Notulen rapat anggota perubahanAD ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat tidak dihadiri Notaris.

4.      PerubahanAD Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas persetujuan dari pengadilan.

5.      Perubahan AD yang berkaitan dengan perubahan bidang  usaha, penggabungan, atau pembagian/pemisahan koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dibuat secara tertulis oleh pengurus.

6.      Perubahan AD yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi tidak perlu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, tetapi ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi yang diatur dalam AD dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

7.      Perubahan AD yang menyangkut penggabungan koperasi, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi harus dimintakan pengesahannya oleh pemerintah.

8.      Ketentuan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan anggaran dasar diatur oleh peraturan pemerintah(KepMen KUKM RI No.104.1/KEP/M.KUKM/X/2002)

Kapan perubahan AD Koperasi tidak perlu pengesahan pejabat yang berwenang

Apabila perubahan yang tidak berkaitan dengan perubahan bidang usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi.

Namun tetap harus melalui persetujuan dan penetapan RA yang diatur dalam AD

Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang

Diumumkan dalam media masa setempat 2 bulan sejak perubahan.

Konsekuensi tidak dilaporkannya perubahan AD tersebut, maka terhadap perubahan tersebut tidak akan mengikat pihak yang berkepentingan dengan koperasi, segala akibatnya menjadi tanggung jawab pengurus

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI

ü  ART pembentukan dan perubahannya tidaklah serumit perubahan AD, cukup dengan persetujuan Rapat Anggota, sedangkanAD harusmemperolehpengesahandariAparatyang berwenang.

ü  ART merupakan ketentuan penjabaran dari AD.

ü  Menjabarkan dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam AD dan memang memerlukan penambahanan

ü  Ketentuan ART dapat dijabarkan pula kedalam bentuk Peraturan Khusus, Perjanjian kerja dan bentuk lainnya

ü  Sebagai pelengkap hal–hal yang belum diatur dalam AD

Permasalahan AD/ART

Adanya anggapan bahwa AD merupakan aturan formal yang hanya dibutuhkan untuk memperoleh pengesahan badan hukum bagi koperasi.

Masih rendahnya pemahaman anggota akan kegunaan dan fungsi AD/ART dalam pembangunan dan pengembangan organisasi koperasi.

Muatan/isi ART hanya sekedar mentranfer/ mengulang kembali muatan AD atau ketentuan undang-undang perkoperasian .

Beberapaketentuanyang perludiperhatikandidalampenyusunanAD/ARTAntara lain tentang:

v  Pengaturantentangkeluarmasuksebagaianggota.

v  Transaksi/ kontrakpelayananantarakoperasidananggota.

v  BesaranSHU daritransaksianggotadannon anggota

v  MasajabatanPengurusdanPengawas.

v  Pemeriksaanolehakuntanpublik

v  Korumuntuksahsuaturapatyang akandiselenggarakankoperasi.

v  Hubungankerjapengurusdanpengelola

PEMBUBARAN KOPERASI

DASAR HUKUM PENGATURAN :

1.      Pasal46 s/d Pasal56 UU NO. 25/1992

2.      PP NO.17/1994

PEMBUBARAN KOPERASI DAPAT DILAKUKAN OLEH:

1.      KeputusanRA Koperasi

2.      KeputusanPemerintah

Alasan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

1.      Tidak memenuhi ketentuan UU No. 25/1992

2.      Tidak melaksankan AD Koperasi

3.      Kegiatan Kop. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan berdasarkan Put. Pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.

4.      Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yg mempunyai kekuatan hokum tetap.

5.      Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secaranyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan

Pembubaran berdasarkan Keputusan Rapat Anggota ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi masing-masing

Sumber :

http://lilissolehat.files.wordpress.com/2011/02/bab-x-ad-dan-art.pdf